The Definitive Guide to reformasi intelijen

The Definitive Guide to reformasi intelijen

Blog Article

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Some jurist labeled this like a permanent precedence beneath the doctrine of faste jurisprudence, which serves a fairly binding electric power. Other jurists However, nevertheless deal with these types of priority like another precedence, i.e., as not acquiring any binding electric power. They basically Possess a persuasive drive of precedence. Jurisprudences from your Supreme Courtroom as well as Constitutional Court docket are published online. Jurisprudences of the Supreme Court docket that were extensively acknowledged as long-lasting jurisprudences can be found on the internet too.

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

Pertama kalinya tak lupa senatiasa kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita yang tiada terbatas ini. Tak lupa shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kepada jalan yang amat mulia ini.

Kekuatan kontra intelijen juga sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kedaulatan dan mewaspai infiltrasi pihak luar yang sewaktu-waktu dapat menyerang.

” (an intelligence agent who only can frighten the general public by showing their identities) nonetheless attached to our intelligence brokers should really improve.

Ditembaknya seorang pelaku bom bunuh diri yang berlari menuju keramaian dibenarkan dengan alasan yang sama.[seventeen]

Ray Kebanggaan sebagai wartawan adalah selalu silahturahmi kepada semua pihak, tetap belajar dan selalu konfirmasi dalam pemberitaan yang adil dan berimbang.

Ketidaktegasan dan deferensiasi tugas dan wewenang di antara komunitas intelijen tersebut menimbulkan konflik kepentingan yang mengarah pada tindakan kekerasan antara sesama lembaga.

GlobaLex is presented being an facts company only and isn't intended to present, and shouldn't be relied on as being a supply of, lawful assistance. End users must consult with capable pros concerning the applying with the regulation to certain situation.

Adat regulation is in theory also Section of customized, but it is distinguished due to its close attachment to ethnicities. Because of its evolutionary nature, Adat Law has the ability to adapt to alterations within society. As an example, subsequent to its adoption as religious perception, Islam continues to be Component of the Adat law for specified ethnicities such as Minangkabau and Aceh. Adat Law is vital in quite a few parts of regulation for example relatives law, inheritance legislation, and agrarian legislation.

It's not at all crystal intelijen indonesia clear which governing administration overall body is responsible for registering societal companies. Report 8 of Legislation No. 17 of 2013 on Societal Corporations, which specified the registration authorities based upon the geographical standard of a company, was struck down from the Constitutional Court docket in December 2014. The federal government has not supplied a Government Regulation on this make any difference.

Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan international yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Hal ini tentunya menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Specialist, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.

Public participation through this time was also noticed to be a mere formality, with last minute invitations issued for employee unions along with other stakeholders.